Perkembangan perekonomian di Indonesia sampai saat ini terus mengalami peningkatan seiring dengan adanya pergantian Presiden dan perubahan-perubahan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menstabilkan keadaan ekonomi di Indonesia. Perkembangannya dalam Dekade pembangunan saat ini tidak sedikit mendapat tantangan baik yang brersumber dari luar negri maupun dari dalam negri. Sekilas perkembangan sistem perekonomian indonesia sejak pemerintahan orde lama hingga orde reformasi saat ini.
Masa orde lama yang dipimpin oleh presiden Soekarno, yaitu pasca Kemerdekaan (17 Agustus 1945) , keadaan ekonomi keuangan pada saat itu amat buruk, antara lain disebabkan oleh Inflasi yang sangat tinggi, karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Saat itu Indonesia mengalami inflasi sekitar 679%. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga. Karena tingginya tingkat inflasi pada saat itu, menyebabkan semua harga-harga barang menjadi naik dan masyarakat Indonesia masih hidup dibawah kemiskinan.
Pada masa orde baru, yaitu masa kepemimpinan Ir. Soeharto, pemerintah sukses menghadirkan suatu stablilitas politik sehingga mendukung terjadinya stabilitas ekonomi. Pemerintah berhasil menjalankan suatu kebijakan yang berorientasi pada usaha pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Hasilnya, pemerintah Indonesia berhasil mengurangi tingkat inflasi hingga 650% per tahun. Penerapan kebijakan tersebut menimbulkan banyak kritik, karena anggaran defisit negara ditutup dengan pinjaman luar negeri. Pinjaman luar negeri yang banyak akan menimbulkan resiko kebocoran, korupsi, dan penyalahgunaan.
Pada masa orde baru, banyak terjadi kasus Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) sebagai dampak dari pembangunan nasional yang dijalankan pada saat itu. Akibatnya, ketika terjadi krisis yang merupakan imbas dari ekonomi global, Indonesia merasakan dampak yang paling buruk. Harga-harga meningkat secara drastis, nilai tukar rupiah melemah dengan cepat, dan menimbulkan berbagai kekacauan di segala bidang, terutama ekonomi.
Era reformasi dimulai oleh pemerintahan Presiden Habibie. Pada masa ini tidak hanya hal ketatanegaraan yang mengalami perubahan, namun juga kebijakan ekonomi. Pemerintahan presiden BJ.Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik. Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun, belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Malah presiden terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati.
Pada masa kepemimpinan Presiden Megawati, perekonomian Indonesia mulai mengalami kemajuan. Pemerintah dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi 4,1 %, karena pada saat itu pemerintah membuat kebijakan privatisasi BUMN, yaitu menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban Negara. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi karena BUMN yang diprivatisasi dijual kepada perusahaan asing.
Di masa kepemimpinan Presiden Susilo hingga sekarang, perkembangan perekonomian Indonesia cukup signifikan yaitu pertumbuhannya 6,1% per tahun, hal itu disebabkan karena pemerintahan presiden Susilo membuat suatu kebijkan kontroversial yaitu dengan mengurangi subsidi BBM dengan kata lain pemerintah menaikkan harga BBM. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar